Hallo, diary. Very long time no see. Saya benar-benar males nulis akhir-akhir ini—hampir semua draft tulisan saya berhenti di angka 70% tanpa kejelasan. Ini tulisan apa hubungan kok butuh kejelasan segala. Hihihi.  Maka saya memaksakan diri menulis lagi meskipun hanya sebuah diary random. Hihi.

Minggu kemarin saya nimbrung acara fakultas sebelah, fakultas hukum, dengan harapan mendapat lawyer masa depan yang cakep pencerahan mengenai dana desa. Acara bertajuk “Seminar Nasional: Evaluasi Pendampingan Dana Desa Sebagai Implementasi UU Desa Demi Membangun Nawa Cita Indonesia” sengaja saya dan teman saya, Upi, pilih sebagai pengisi hari minggu kami yang biasanya entah ngapain. Berangkatlah kami berdua di pagi hari yang cerah menuju Balai Keratun yang terletak di kompleks pemerintahan. Oh ya, kalau tahu akhirnya saya bakal tertarik menulis tentang seminar ini, saya pasti bakal ambil banyak foto *sedih nggak punya foto acaranya. Setelah menunggu cukup lama, yang untungnya bisa dengan sabar dihadapi mengingat udah terlatih menunggu kamu yang ternyata jauh lebih lama eaaaa, akhirnya acara dimulai.

Acara dimulai dengan sambutan gubernur Lampung, Ridho Ficardo. Beliau menyebutkan bahwa dana desa adalah perekat republik; bingkai negara kesatuan. Beliau juga menuturkan harapan dari keberadaan dana desa setidaknya ada 5 yaitu: memacu angka pertumbuhan, menekan angka inflasi, menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan angka pemerataan.

Di Indonesia, kantong-kantong kemiskinan sendiri sebagian besar berada di desa. Beliau menyoroti mengenai pemerataan yang selama ini menjadi isu penting yang diusung dana ini. Ketimpangan telah menyebabkan pergolakan. Besarnya jumlah dana desa juga bukan berarti tidak memicu munculnya masalah berupa penyalahgunaan. Oleh karena tingginya kemungkinan penyimpangan, diperlukan pelatihan dan pendampingan pengunaan dana desa. That was the main topic of this seminar. Bapak Gubernur sempat bercanda, “Saat ini penjara sebagian besar diisi oleh kasus narkoba dan begal. Jangan sampai setelah ini justru sebagian besar diisi oleh kasus penyimpangan dana desa.”. Duh, jangan dong.

Topik ini berhasil disampaikan dengan apik oleh narasumber di antaranya H. Mustafa, Bapak Ujang Komarudin, dll. Oh ya, acara ini masuk dalam rangkaian Munas Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI) Barat 2016. That’s why, beberapa delegasi dari kampus lain turut menghadiri acara ini. Sebenarnya ada pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan kepada pembicara saat itu. Sayang sekali saya tak mendapat kesempatan untuk bertanya. Ternyata kompetisi untuk ditunjuk jadi penanya di seminar ini hampir sama susahnya dengan persaingan untuk ditunjuk menjadi teman hidupmu *bye. Haha

“Mbak Iim, mau nanya biar dapet buku ya?” Upi melirik buku yang menjadi merchandise bagi penanya.

“Lihat delegasi kampus lain yang kece-kece di depan itu kan? Aku nggak butuh buku, aku butuh ditatap mereka.”  Kami berdua tertawa pada candaan saya yang super nggak penting itu. Kalau saya ditunjuk jadi penanya, otomatis ada sedikit kesempatan mereka akan melihat ke arah saya kan? *ini apa sih *ditimpuk.

Well, sebagai anak akuntansi pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dana desa. Saya ingin tahu bagaimana pelaporan penggunaan dana desa dan audit terhadapnya. Sayang sekali saya tidak terpilih untuk mengajukan pertanyaan. Hilanglah kesempatan saya ditatap delegasi kece. Meskipun demikian, saya pulang dengan hati gembira karena akhirnya saya kembali punya kegiatan di luar kuliah. Waktu kuliah di kampus sebelumnya, saya hobi banget terlibat di beragam acara. Hobi ini tidak bisa berkembang di sini. Saya akan berusaha untuk lebih aktif lagi di sini. Saya dan Upi berkomitmen untuk rajin dateng seminar. Semangat.

Anyway, lama banget nggak sih saya nggak nulis #imzroadtolampung? Duh, saya kayanya benaran kurang jalan-jalan deh. Masa saya belum nulis tentang Lampung lagi. Saya janji akan nulis buat kolom itu segera.